Indonesia, rumah bagi salah satu hutan tropis terkaya di dunia, telah mengambil langkah berani untuk menangani kehilangan hutan dan perubahan iklim. Pemerintah telah mengumumkan rencana ambisius untuk menghabiskan US $9,2 miliar guna memulihkan 12 juta hektar lahan kritis hingga 2034. Meski inisiatif ini bisa memberikan manfaat lingkungan dan sosial yang penting, masih muncul pertanyaan tentang siapa yang seharusnya menanggung biaya dan apakah anggaran saat ini cukup untuk menghadapi skala tantangan ini.
Memahami Rencana Rehabilitasi Hutan Indonesia
Pemerintah menargetkan pemulihan rata-rata 1,3 juta hektar per tahun di lahan di dalam maupun di luar kawasan hutan negara. Dana diharapkan berasal dari beberapa sumber, antara lain:
- Anggaran negara dan daerah
- Kerja sama internasional
- Program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
Meski skala rencana ini besar, para ahli menekankan bahwa informasi publik mengenai inisiatif ini masih terbatas. Masih ada pertanyaan tentang lokasi pasti lahan kritis, bagaimana 12 juta hektar ini dipilih, dan apakah rencana pemulihan ini tumpang tindih dengan program hutan sosial atau konservasi yang sudah ada. Tanpa peta, data, dan rincian biaya yang jelas, masyarakat lokal maupun kelompok sipil kesulitan untuk berpartisipasi atau menuntut pertanggungjawaban.
Transparansi sangat penting karena pemulihan hutan adalah investasi jangka panjang. Jika pemerintah dan pihak swasta tidak bisa menunjukkan bagaimana dana digunakan dan di mana, ada risiko ketidakefisienan, penyalahgunaan, atau proyek yang gagal memulihkan fungsi ekosistem.
Penyebab Deforestasi di Indonesia
Banyak yang mengira petani skala kecil adalah penyebab utama deforestasi di Indonesia, tetapi penelitian menunjukkan sebaliknya. Penyebab utama meliputi:
- Perkebunan komersial besar: Kelapa sawit, kayu, dan pulp & kertas menyumbang sebagian besar hilangnya hutan.
- Ekspansi pertambangan: Aktivitas pertambangan memecah lanskap hutan, menyebabkan erosi tanah dan hilangnya habitat.
- Pembangunan infrastruktur: Jalan dan urbanisasi lebih lanjut mengurangi tutupan hutan.
Sebaliknya, petani kecil menyumbang deforestasi relatif kecil. Namun, program pemulihan hutan pemerintah berisiko membebani wajib pajak daripada menuntut pertanggungjawaban dari perusahaan besar yang paling bertanggung jawab atas degradasi hutan.
Kasus untuk Tanggung Jawab Perusahaan
Para ahli, termasuk Aida Greenbury dalam komentar di Mongabay, menekankan bahwa aktor komersial besar harus menanggung sebagian besar biaya rehabilitasi. Greenbury merujuk pada Forest Stewardship Council (FSC) Remedy Framework, yang meminta perusahaan bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan melakukan pemulihan.
Menerapkan pendekatan serupa di Indonesia dapat memastikan pihak yang mendapatkan keuntungan dari deforestasi juga berkontribusi memperbaikinya. Model pembagian biaya publik–swasta yang diusulkan meliputi:
- Perusahaan menanggung 80% dari biaya pemulihan terkait deforestasi masa lalu.
- Pemerintah menanggung 20%, ditambah pendanaan dari CSR, skema kredit karbon, dan bantuan internasional.
Model ini dapat mengurangi beban pajak publik, meningkatkan pendanaan proyek, dan memperbaiki hasil pemulihan dengan memanfaatkan sumber daya dan keahlian perusahaan.
Apakah Anggaran Saat Ini Realistis?
Perkiraan biaya pemulihan hutan bervariasi tergantung lokasi, tipe ekosistem, dan metode restorasi. Berdasarkan standar rehabilitasi hutan tropis, biaya rata-rata adalah sekitar US $2.000 per hektar. Untuk 12 juta hektar, total biaya bisa mencapai US $24 miliar — hampir tiga kali lipat anggaran pemerintah saat ini sebesar US $9,2 miliar.
Meremehkan biaya dapat memiliki konsekuensi serius:
- Pemulihan yang tidak lengkap atau kualitas rendah, di mana pohon tidak bertahan hidup atau ekosistem tidak sepenuhnya pulih.
- Penggunaan dana pajak yang tidak efisien, tanpa pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.
- Degradasi hutan yang berkelanjutan, karena area yang tidak dipulihkan tetap rentan terhadap deforestasi lebih lanjut.
Jika Indonesia ingin mencapai target rehabilitasi hutan secara efektif, penilaian biaya yang realistis dan alokasi dana yang memadai sangat penting.
Keterlibatan Masyarakat dan Transparansi
Selain pendanaan, keterlibatan masyarakat lokal sangat penting untuk keberhasilan pemulihan. Komunitas sering memiliki pengetahuan tradisional tentang ekosistem, pemilihan jenis pohon, dan pengelolaan lahan yang dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup tanaman dan pemulihan ekologi.
Transparansi juga penting. Peta, data, dan rincian biaya yang dapat diakses publik memungkinkan masyarakat dan kelompok sipil memantau proyek, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, dan menuntut pertanggungjawaban perusahaan maupun pemerintah. Tanpa hal ini, rehabilitasi hutan bisa menjadi inisiatif yang baik niatnya tetapi dieksekusi dengan buruk.
Manfaat Luas Rehabilitasi Hutan
Pemulihan hutan di Indonesia tidak hanya menjaga keanekaragaman hayati. Manfaat lainnya meliputi:
- Mitigasi perubahan iklim: Hutan menyerap karbon, mengurangi emisi gas rumah kaca.
- Keamanan air: Hutan yang sehat mengatur daerah aliran sungai, memastikan air bersih bagi masyarakat.
- Perlindungan tanah: Tutupan pohon mencegah erosi dan menjaga kesuburan tanah untuk pertanian.
- Peluang ekonomi: Program restorasi dapat menciptakan lapangan kerja hijau dan mendukung ekonomi lokal.
Namun, manfaat ini hanya akan terwujud jika proyek dibiayai dengan baik, direncanakan secara strategis, dan diawasi dalam jangka panjang.
Kesimpulan: Menuju Model yang Adil dan Berkelanjutan
Rencana rehabilitasi 12 juta hektar hutan Indonesia sangat ambisius dan berpotensi transformatif. Namun, untuk berhasil, inisiatif ini harus menghadapi tiga tantangan utama:
- Transparansi – pengungkapan penuh wilayah lahan, rencana proyek, dan biaya.
- Tanggung jawab perusahaan – memastikan perusahaan yang menyebabkan deforestasi berkontribusi signifikan.
- Keterlibatan masyarakat – melibatkan pemangku kepentingan lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan untuk hasil yang berkelanjutan.
Dengan mengadopsi strategi ini, Indonesia dapat melindungi pajak publik, menuntut pertanggungjawaban pelaku deforestasi, dan memulihkan hutan yang memberikan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi bagi generasi mendatang.
Pada akhirnya, pembagian biaya yang adil dan perencanaan efektif akan menentukan apakah rehabilitasi hutan Indonesia menjadi model global untuk reforestasi atau hanya inisiatif yang kurang didanai dan sulit mencapai targetnya.
