oleh

Adu Argumentasi Politisi Golkar Dan Nasdem Kembali Hangatkan Perebutan Kursi Wabub Ende

-News, NTT-1722 Dilihat

BINTANGFLOBAMORA.COM, Ende- Tahapan penentuan figur calon wakil bupati Ende yang akan mendampingi Ahmad Djafar masih terus berjalan. Proses tersebut diwarnai dengan perbedaan pendangan antara partai pengusung Marsel-Jafar (MJ) jilid II.

Tiga nama yang ramai diperbincangkan adalah ketua Partai Nasdem Ericos E. Rede, ketua DPD II Partai Golkar Hery Whadi dan mantan kepala dinas kesehatan provinsi NTT Dominikus M. Mere.

Distingsi pendapat lintas parpol pengusung MJ jilid II bermula dari Partai Golkar yang bersiteguh mengusulkan dua nama yakni Hery Whadi dan Dominikus M. Mere, sementara enam parpol koalisi lain yakni PDIP, PKB, PKS, PKPI, Demokrat dan NasDem lebih condong  memilih Ericos E. Rede dan Dominikus M. Mere.

Ketika berlanjut ke tahapan penyerahan dokumen administrasi yang berlangsung di aula hotel Syifa Ende Sabtu (13/3), parpol koalisi menyatakan hanya satu berkas yang dinilai lengkap yakni calon wakil bupati usungan partai Nasdem Ericos E. Rede. Calon wakil bupati dari Partai Golkar Dominikus M. Mere dinyatakan gugur karena tidak melakukan penyerahan berkas setelah dihubungi partai koalisi sebanyak tiga kali berturut-turut.

Dalam rapat koalisi MJ jilid II juga sempat diwarnai aksi walk out dari kubu Partai Golkar karena berselisih soal mekanisme.

Baca Juga:  Ini Alasan Heri Wadhi Mundur Dari Pencalonan Wakil Bupati Ende

Alotnya penyatuan persepsi dan pengambilan keputusan ditingkat parpol menjadi ihwal munculnya perdebatan dari berbagai kalangan masyarakat kabupaten Ende tidak terkecuali dua politisi dari Partai Golkar dan Nasdem.

Dilansir dari Dialog Interaktif RRI Ende Rabu (17/3), Sekretaris DPD II Partai Golkar kabupaten Ende Meggy Sigasare mengungkapkan alasan dibalik aksi walk out Partai Golkar.

“Soal dinamika yang terjadi sehingga Partai Golkar walk out karena pada dasarnya, sangat ingin mendapatkan hasil yang benar tetapi harus memulai dengan proses yang benar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentu tetap dasarnya adalah musyawarah mufakat.”

Meggy menambahkan, SK yang dikeluarkan DPP Partai Golkar telah melalui proses penjaringan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan untuk menjadi calon wakil bupati. Dia mengatakan bahwa Golkar tidak ingin proses ini terlalu berlarut-larut hingga tidak menemukan titik temu sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.

Berkaitan dengan rapat koalisi parpol pengusung MJ jilid II, Meggy berkomentar, Partai Golkar tetap berprinsip pada atauran dan mekanisme. Meggy menuturkan bahwa undangan yang disampaikan kepada Partai Golkar tidak detail seperti agenda pembicaraan dan lampiran apa yang harus disertakan.

Baca Juga:  Melki Laka Lena : Antara Prosedur Dan Substansi Harus Benar

“Meskipun dirapat sebelumnya Golkar tidak berpendapat, mestinya pada tahap selanjutnya yakni tahap penyerahan berkas harus disampaikan dengan jelas kepada Golkar pada saat memberikan surat undangan, apa saja dokumen administrasi yang harus disiapkan sesuai dengan regulasi dan Undang-Undang, apakah harus ada surat pengunduran diri, apakah harus ada surat tidak memiliki utang dipihak lain, harus dinyatakan secara jelas.”

“Golkar bukannya tidak siap, tetapi semua mekanisme dan rambu-rambu harus dibahas dan disepakati terlebih dahulu,” lanjut Meggy.      

Pendapat yang berbeda dilontarkan Wakil Ketua Partai Nasdem Oktavianus Moa Mesi. Dia mengatakan, mitra koalisi sangat menyayangkan sikap  Partai Golkar yang mengambil jalan walk out.  

Atas sikap Partai Golkar yang tetap berdeging pada dua nama berdasarkan SK DPP, Oktavianus mengganggap Partai Golkar tidak memiliki keterbukaan dan legowo untuk melanjutkan proses ini ke tahapan selanjutnya dan malah melarang kandidat yang sudah diusung dan diputuskan melalui rapat tanggal 1 Maret 2021, untuk memasukkan berkas kelengkapannya.

Terkait proses pengambilan keputusan harus dituangkan dalam tata tertib sebagaimana yang dipersoalkan Partai Golkar, Oktavianus mengatakan bahwa tata tertib bisa tertulis dan bisa juga tidak tertulis sesuai kesepakatan partai koalisi.

Baca Juga:  Equilibrium Dan Antagonis, Dibalik SK Dua Nama DPP Partai Golkar

Menurutnya, penjaringan dua nama calon wakil bupati dapat ditempuh melalui mekanisme yang sederhana.

“Pertama tetap melalui musyawarah mufakat. Ketika partai Golkar tetap bertahan pada dua nama dan mengabaikan nama lain yang diusulkan, terjadilah voting. Dan itu sah, sesuai dengan ketentuan rapat-rapat pada umumnya.”   

Hari ini saya menyampaikan. tanggal 13 Maret kemarin karena Golkar melarang kandidatnya  untuk menyampaikan berkas, maka kami menganggap partai Golakr menarik kembali kandidat yang sudah ditentukan oleh enam partai koalisi  tersebut,  atau dalam bahasa yang berkembang diluar enam partai koalisi menggugurkan calon dari Partai Golkar, yang sebenarnya adalah Partai Golkar menarik kader yang diusulkan dari bursa pencalonan.”

Oktavianus menjelaskan, Partai Golkar akan tetap diundang dan dilibatkan dalam tahapan selanjutnya. Demi menjawab tuntutan masyarakat, pihaknya akan memikirkan dan tetap membangun komunikasi, apakah masih mengakomodir salah satu nama dari Partai Golkar atau meminta Partai Golkar untuk menghormati proses yang sudah berjalan.

Komentar