oleh

Ahmadiyah, IMB dan Kontroversi SKB 2 Menteri

 

Penolakan Ahmadiyah di Sintang, Kalimantan Barat/Dok. Setara institute/bbc.com

Oleh : REDEMPTUS DE SALES UKAT, S.Fil (Pemuda Komunitas Peacemaker Perbatasan/ KOMPAS Belu)

BINTANGFLOBAMORA.Com – Ahmadiyah lagi – lagi harus mengalami nasib naas. Masjid Miftahul  Huda yang merupakan tempat ibadah mereka dibakar massa pada Jumat, 3 september 2021 yang lalu. Masjid yang berada di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Massa yang menyebut dirinya Aliansi Umat Islam membakar masjid dan melempari botol – botol plastik berisi bensin sehingga api berkobar kian besar dan melahap bangunan masjid. Tak berhenti di situ massa juga membakar sebuah bangunan lain yang ada di sekitar masjid sampai ludes dilalap api.Walaupun begitu, kejadian ini tidak sampai menimbulkan korban jiwa.

Sebelumnya pada tahun 2011 kejadian serupa pernah terjadi di Cikeusik, Banten. Saat itu Jemaat Ahmadiyah mendapatkan perlakuan yang sangat tidak manusiawi. Mereka diserang, dipukul, dilempari balok dan batu besar, ditikam serta dihantam dengan benda-benda keras oleh ribuan massa. Akibatnya ada yang pingsan, ada yang nyaris mati, dan ada yang tewas di tempat.

Dua peristiwa ini dipicu oleh satu motif yang sama yakni adanya keyakinan bahwa Ahmadiyah adalah ajaran sesat. Keyakinan ini dilandasi oleh adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia  ( MUI ) pada tahun 2005 yang menyatakan bahwa Ahmadiyah merupakan aliran sesat, menyesatkan dan sudah keluar dari Islam. Atas dasar fatwa itu pula pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri yang khusus mengatur tentang Ahmadiyah.

Tujuan awal penerbitan SKB  ini adalah untuk melindungi dan mengawasi Ahmadiyah agar jangan sampai terjadi konflik – konflik horisontal di masyarakat terkait tafsir ajaran mereka. Namun jauh panggang dari api, SKB ini justru membuat kehadiran Ahmadiyah di Indonesia  makin ditentang oleh masyarakat dan sering mengalami persekusi di mana pun mereka berada. Banyak kalangan menafsirkan SKB tentang Ahmadiyah secara sepihak dan cenderung politis. SKB yang seharusnya melarang Ahmadiyah menyebarkan tafsir, malah dipelintir sebagai larangan organisasi yang mana makin menyulitkan Ahmadiyah bisa hidup tenang di Indonesia.

Pendirian Rumah Ibadat

Selain itu, faktor lain yang turut memperkeruh masalah Ahmadiyah adalah ijin mendirikan bangunan ( IMB ) rumah Ibadat. Di Kabupaten Sintang misalnya, kehadiran Ahmadiyah juga ditentang oleh Pemda setempat karena berpendapat bahwa IMB yang dimiliki oleh Ahmadiyah menyalahi aturan mengenai pendirian rumah ibadat. Sebab dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (SKB 2 Menteri ) Nomor 8 dan 9 Tahun 2006 menyatakan bahwa salah satu syarat mendirikan rumah ibadat adalah daftar nama atau Kartu Tanda Penduduk  (KTP) pengguna rumah ibadat paling sedikit 90 orang. Sedangkan jumlah jemaat Ahmadiyah di Kabupaten Sintang hanya 76 orang dari 20 kepala keluarga. Karena itu Aliansi Umat Islam menuntut supaya bangunan Masjid Ahmadiyah segera diratakan dengan tanah dalam 30 hari ke depan. Jika pemerintah tidak mengindahkan tuntutan mereka itu, mereka berjanji akan melakukan aksi lanjutan.

Apa yang dialami oleh Ahmadiyah ini sebenarnya dialami juga oleh hampir semua agama dan kepercayaan yang ada di Indonesia termasuk agama Islam yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia. Sebagai contoh di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, Renovasi Gereja Paroki Santo Joseph terpaksa dihentikan karena IMB yang sudah diterbitkan digugat oleh sekelompok warga. Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Timor Tengah Utara, Desa Bijeli, Kecamatan Noemuti. Pembangunan Gereja GMIT Betlehem Kristen Protestan terpaksa harus dihentikan karena dinilai tidak memenuhi syarat IMB dan mereka harus mengurus ulang semua dokumen sesuai ketentuan yang tertuang dalam SKB 2 Menteri.

Sementara di Kabupaten Belu, kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste, Gereja Bethel Indonesia (GBI) di Toro, Kelurahan Tulamalae dan Madrasah Aliyah (MA) di Desa Manleten, Kecamatan Tasifeto Timur terpaksa terbangkalai karena tidak mendapat dukungan dari masyarakat setempat. Mereka menilai bahwa rumah ibadat dan MA itu dibangun di kompleks yang mayoritas penduduknya beragama Katolik padahal pengguna rumah ibadat hanya segelintir orang saja. Karena itu mereka khawatir dengan adanya pendirian rumah ibadat agama lain di kompleks mereka bisa mempengaruhi jumlah pemeluk agamanya. Bahkan untuk membatalkan pendirian bangunan – bangunan tersebut masyarakat melakukan aksi protes sampai ke DPRD dan Bupati untuk meminta pertanggungjawaban dari mereka selaku Pimpinan Daerah.

Peristiwa – peristiwaini bisa terjadi karena dominasi mayoritas yang terlalu kuat tanpa dibarengi dengan toleransi terhadap  penganut agama lainnya. Padahal negara kita menjamin kebebasan setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya tanpa paksaan atau larangan dari siapa pun sebagaimana yang tertuang dalam Undang – Undang Dasar 1945. Selain itu karena SKB 2 Menteri memungkinkan hal ini terjadi. Syarat dan ketentuan yang termuat dalam SKB 2 Menteri itu khususnya pada pasal 14, cenderung berpihak pada mayoritas dan menyulitkan agama minoritas dalam mengurus (IMB ) rumah ibadat. Pasal itu berbunyi:

  1. Pendirian  rumah  ibadat harus  memenuhi  persyaratan  administratif  dan persyaratan  teknis bangunan gedung.
  2. Selain memenuhi  persyaratan  sebagaimana  dimaksud  pada ayat (1) pendirian  rumah ibadat harus memenuhi persyaratan khusus meliputi : (a) daftar nama  dan Kartu  Tanda  Penduduk  pengguna  rumah  ibadat  paling  sedikit  90 (sembilan puluh)  orang  yang  disahkan   oleh  pejabat  setempat   sesuai  dengan  tingkat  batas  wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3); (b) dukungan masyarakat setempat paling sedikit 60 (enam puluh) orang yang disahkan oleh lurah/kepala desa; (c) rekomendasi tertulis kepala kantor departemen agama kabupaten/kota; dan d.   rekomendasi tertulis FKUB kabupaten/kota.
  3. Dalam   hal  persyaratan   sebagaimana   dimaksud   pada  ayat  (2)  huruf  a  terpenuhi   sedangkan persyaratan  huruf b belum terpenuhi, pemerintah daerah berkewajiban  memfasilitasi tersedianya lokasi pembangunan rumah ibadat.

Syarat dan ketentuan ini sering dijadikan kambing hitam oleh mayoritas untuk melarang, menyegel, merusak dan bahkan membakar dengan dalil tidak ada IMB. Karena memang sulit bagi minoritas memenuhi syarat – syarat yang ada. Kalau pun terpenuhi syarat pengguna rumah ibadat 90 orang, biasanya yang paling sulit adalah mendapatkan dukungan dari masyarakat sebanyak 60 orang. Namun karena kebutuhan akan rumah ibadat memang mendesak, mereka mau tidak mau harus membangun tanpa peduli pada adanya IMB. Akibatnya seperti kasus – kasus yang sudah saya sebutkan sebelumnya.

Tawaran Solusi

Sejak kasus pembakaran Masjid Miftahul Huda mencuat, banyak pihak termasuk Komnas HAM dan Amnesty Internasional telah meminta kepada pemerintah untuk mencabut Peraturan Menteri nomor 8 dan 9 tahun 2006 tersebut karena dinilai sebagai biang kerok dari berbagai kasus pembakaran rumah ibadat di Indonesia. Bahkan Amnesty Internasional berpendapat bahwa SKB dua Menteri bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan hukum HAM Internasional. Mereka juga berpandangan bahwa SKB ini membuat aktor – aktor intoleran merasa dibenarkan oleh SKB tersebut ketika melakukan penolakan terhadap rumah ibadat kaum minoritas.

Namun kami (Komunitas Peacemaker Perbatasan) berpendapat bahwa sebelum terburu – buru mencabut SKB 2 menteri, mungkin hal lain yang bisa dibuat adalah menambahkan kearifan lokal dalam Peraturan daerah (Perda) terkait Pendirian Rumah Ibadat. Kearifan lokal yang dimaksudkan di sini adalah hal – hal baik yang ada di masyarakat yang merupakan warisan turun – temurun dari nenek moyang yang berfungsi sebagai filosofi, hukum adat,nilai dan semangat. Dengan menambahkan kearifan lokal dalam perda diharapkan dapat membangun kesadaran kolektif dan kekuatan pendorong yang mampu mengatasi perbedaan iman di dalam masyarakat. Selain itu dengan menempatkan kearifan lokal di dalam perda juga diharapkan mayoritas bisa melindungi minoritas dan minoritas bisa menghormati mayoritas sehingga kehidupan rukun dan damai yang diimpikan bisa tercapai.

Pendapat ini didasarkan pada riset yang dilakukan oleh Balai Litbang Agama Makasar (BLAM). Dalam riset yang dilakukan di tujuh wilayah itu para peneliti menemukan hasil yang mencengangkan di mana mereka melihat bahwa kearifan lokal mampu merekatkan hubungan lintas iman, membangun kesadaran kolektif dan membangun kekuatan pendorong yang mampu mengatasi perbedaan. Selain itu kearifan lokal juga mampu meleburkan sekat – sekat di antara mereka dan mengikat mereka sebagai satu keluarga.

Misalnya, Pembangunan gereja di Jalan Baru, Kelurahan Takatidung dan di Desa Riso Polewali Mandar. Masyarakat di dua tempat tersebut yang mayoritas Islam, menerima secara terbuka pendirian dua gereja. Bahkan mereka ikut membantu proses berdirinya gereja. Hal ini terjadi karena adanya dukungan dari pemerintah dan kearifan lokal “sipamandaq” yang mengikat mereka sebagai satu keluarga.

Namun untuk menambahkan kearifan lokal dalam perda memang bukan hal yang mudah. Semua pihak harus dilibatkan dalam hal ini mulai dari pemerintah, DPRD, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tua – tua adat sampai tokoh pemuda untuk sama – sama menyepakati kearifan lokal apa saja yang pas kita masukan dalam perda dan cocok dengan situasi masyarakat di daerah kita. Beberapa contoh yang bisa kita tiru adalah penerapan kearifan lokal sipamandaq di Poliwali mandar, filosofi ain ni ain, hukum adat larvul ngabal, semangat fanganan, maren dan yelim di Kei.

Penutup

Harapan kami ialah dengan menerapkan kearifan lokal dalam perda semua agama di Indonesia bisa beribadah dengan aman dan tentram tanpa ada diskriminasi, persekusi, dan pembakaran – pembakaran rumah ibadat. Lalu tidak lagi mempersoalkan dan/atau menggunakan ketentuan dalam SKB secara suka – suka untuk menghalangi agama lain beribadah. Akhirnya kami juga berharap apa yang dialami Ahmadiyah kali ini tidak lagi dialami oleh agama – agama lain di Indonesia. Kita harus sadar bahwa keragaman agama adalah kekayaan. Dengan menjaga kerukunan antar umat beragama kita juga sementara menjaga kekayaan bangsa kita.

Komentar