oleh

Anggota DPR Dapat Jatah Isoman di Hotel Bintang 3, Formappi Beri Kritik Keras

-Nasional, News-312 views

“Bagaimana DPR mau mewakili rakyat, kalau mereka ternyata hanya sibuk mengurusi fasilitas buat mereka sendiri ketika fasilitas serupa nyatanya juga sangat dibutuhkan rakyat kebanyakan”

Oleh : ARDI LEO DU, 28 Juli 2021

BINTANGFLOBAMORA.COM, Nasional – Negara melalui Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR memberikan fasilitas hotel bintang 3 bagi anggota dewan legislatif hingga staf yang tengah menjalani isolasi mandiri setelah terpapar virus corona (Covid-19).

Dalam surat tertanggal 26 Juli 2021 yang diteken Sekretaris Jenderal Indra Iskandar, termuat bahwa Setjen telah melakukan kerja sama dengan beberapa hotel untuk menyediakan fasilitas isolasi dan karantina bagi anggota legislator.

Fasilitas itu diberikan kepada anggota dewan maupun staf yang harus menjalani isolasi mandiri atau karantina karena positif terpapar Covid, baik bergejala ringan, sedang, atau tanpa gejala.

Alasannya karena para anggota DPR memiliki mobilitas tinggi di daerah pemilihan mereka. Selain itu, fasilitas isolasi sebelumnya di wilayah Kalibata, Jakarta Selatan sempat mendapat komplain karena berpotensi menularkan ke penghuni kompleks parlemen lainnya.

Tuai Kritik

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus meminta DPR mencabut keputusan menyediakan fasilitas khusus berupa hotel bintang 3 bagi para anggota legislator hingga staf yang tengah menjalani isolasi karena terpapar Covid-19.

Baca Juga:  Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali Naik, Jokowi: NTT Hati-hati
Peneliti Formappi, Lucius Karus (foto: MI/Susanto)

Ia menilai kebijakan tersebut tak memiliki empati terhadap nasib rakyat yang tengah kesusahan mendapatkan fasilitas kesehatan untuk isolasi mandiri yang terjangkau.

“Ini menambah deretan kebijakan DPR yang memperlihatkan minimnya kepedulian dan tak ada empati pada nasib rakyat yang di saat bersamaan juga mengalami kesulitan mendapatkan fasilitas kesehatan dan isoman di masa pandemi ini,” kata Lucius kepada media, Rabu (28/7/2021).

“Saya kira respons yang tepat sebagai bentuk kepedulian dan respons tepat DPR atas penolakan publik ya mesti mencabut kebijakan tersebut,” tambah dia.

Ia curiga proyek isoman tersebut sudah disepakati dengan pelbagai pihak termasuk pihak hotel, bila DPR tak berani mencabut keputusan tersebut.

Selain itu, Lucius juga mengkritik bahwa DPR kerap kali mengeluarkan kebijakan dan wacana kontroversial yang seakan mengistimewakan diri para anggota dewan di tengah kesengsaraan rakyat karena pandemi. Beberapa antara kebijakan kontroversial itu yakni tes swab PCR, vaksinasi, hingga permintaan ICU khusus bagi anggota DPR.

Baca Juga:  Ada Satu Provinsi di Indonesia Yang Nihil Kasus Varian Delta, Bagaimana di NTT ?

Semua kebijakan kontroversial itu, kata dia, sudah kerap mendapatkan kritikan dari publik. Sayangnya semua protes dan kritikan itu umumnya hanya diabaikan seakan dianggap angin lalu.

“Maka bukan hanya kebijakannya saja yang membuat DPR dianggap tak peduli tetapi juga soal respons mereka pada suara publik,” kata dia.

Lebih lanjut, Lucius menilai kebjjakan DPR harus berdasarkan aspirasi dan kondisi rakyat. Menurutnya, tak pedulinya DPR pada suara rakyat tentu menjadi sesuatu yang kontras. Pasalnya, DPR adalah satu-satunya lembaga yang bekerja atas kepercayaan untuk mewakili rakyat di hadapan kebijakan pemerintah.

“Bagaimana DPR mau mewakili rakyat, kalau mereka ternyata hanya sibuk mengurusi fasilitas buat mereka sendiri ketika fasilitas serupa nyatanya juga sangat dibutuhkan rakyat kebanyakan,” kritik Lucius.

Melihat kondisi tersebut, Lucius menilai DPR selama ini akan kritis terhadap pemerintah apabila kebijakan pemerintah tak menguntungkan mereka. Sebaliknya, DPR akan mendukung suatu kebijakan bila memberikan kemudahan dan kemewahan yang mengistimewakan dirinya sendiri.

“DPR yang paling tahu anggaran mestinya menjadi yang terdepan menunjukkan kepedulian itu melalui sikap dan keputusan yang bijaksana dan tak melukai hati rakyat,” kata dia.

Baca Juga:  Joko Widodo: Jika Tren Covid- 19 Terus Menurun, PPKM Darurat Dilonggarkan

Harapan Fraksi PAN Akhirnya Terwujud

Lembaga DPR pada beberapa waktu yang lalu sempat menjadi sorotan karena permintaan membuat rumah sakit Covid-19 khusus pasien dari kalangan pejabat negara. Usulan ini dilontarkan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN), Rosaline Irene Rumaseuw.

Rosaline mengaku heran dengan sikap pemerintah yang tidak memikirkan masalah kesehatan pejabat negara.

“Saya minta perhatian kepada pemerintah, bagaimana caranya harus ada rumah sakit khusus buat pejabat negara. Segitu banyak orang dewan kok tidak memikirkan masalah kesehatannya,” kata Rosaline beberapa waktu lalu.

Selain Rosaline, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Daulay juga meminta Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan bahwa anggota dewan bisa mendapatkan perawatan ICU ketika terpapar Covid. Hal tersebut disampaikan ketika Komisi IX menggelar Rapat Kerja bersama Menkes pada pertengahan Juli.

“Saya tidak mau lagi misalnya mendengar anggota DPR yang tidak dapat tempat ICU, seperti yang dialami anggota fraksi PAN, saudaraku John Siffy Mirin, tidak mendapat ICU,” ujar Saleh saat itu.

Komentar