oleh

Bawaslu NTT Mewanti PSU Sabu Raijua, Jangan Sampai Ada “PSU diatas PSU”

-News, NTT-478 views

Salah satu rekomendasi yang disampaikan Bawaslu dalam rapat kordinasi adalah soal pemilih. Bawaslu mewanti-wanti, sangat rentan terjadi pada saat 7 Juli nanti, pemilih yang tidak terdafar, ikut memilih bahkan memilih lebih dari satu kali dalam satu TPS atau TPS berbeda. “Jangan sampai ada PSU diatas PSU. Yang berhak memilih adalah pemilih yang telah menggunakan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020,” kata Thomas Mauritius Djawa.

Oleh : AGUNG HERMANUS RIWU, 3 Mei 2021

BINTANGFLOBAMORA.Com, Kupang – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) telah menetapkan, Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada di seluruh wilayah itu akan digelar Rabu, 7 Juli 2021.

Penetapan itu merupakan tindak lanjut dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tanggal 15 April 2021 yang menganulir kemenangan pasangan calon Orient Riwu Kore-Thobias Ully karena tersandung status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Orient Riwu Kore.

Salah satu amar putusan MK tersebut adalah memerintahkan KPU untuk menentukan tanggal PSU selambat-lambatnya 60 hari sejak dibacakan putusan.

Menghadapi PSU Pilkada Kabupaten Sabu Raijua, pemerintah daerah dan semua lembaga terkait merapatkan barisan guna mengatur kembali berbagai persiapan. Salah satu lembaga penyelenggara yang aktif melakukan persiapan adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa mengatakan pihaknya intens melakukan kordinasi baik lintas lembaga maupun secara internal bersama perangkat Bawaslu Kabupaten Sabu Raijua, untuk memantapkan berbagai persiapan yang berkaitan dengan pengawasan mulai dari proses perencanaan anggaran hingga mengaktifkan kembali penyelenggara di tingkat Kecamatan,Kelurahan, Desa bahkan sampai ke tingkat TPS.

Baca Juga:  Jelang PSU di Sabu Raijua, PDI-P Beri Pesan Pada Masyarakat

“Beberapa waktu lalu, ada rapat kordinasi yang diinisiasi KPU Provinsi. Hadir seluruh jajaran Forkopimda NTT, pimpinan partai politik serta lembaga-lembaga terkait untuk membahas bagaimana persiapan KPU dan Bawaslu dalam menyelenggarakan PSU,” kata Thomas diruang kerjanya, Kamis, 29/4/2021.

Yang menjadi catatan penting dalam rapat tersebut, lanjut Thomas, persiapan PSU Sabu Raijua digalakkan pada masa pemulihan bencana badai siklon tropis Seroja yang telah menimbulkan beban psikologis bagi masyarakat serta merusak banyak fasilitas pendukung.

“Bawaslu sempat mengangkat masalah infrastruktur yang menjadi tantangan berkaitan dengan jaringan listrik, internet dan lainnya, tetapi pemerintah provinsi cukup optimis hingga tanggal 7 Juli semua sudah siap,” ujarnya.

Pencermatan data pemilih

Ketua Bawaslu NTT, Thomas Mauritius Djawa, ketika menerima Redaksi bintangflobamora.com di ruang kerjanya, Kamis (29/4/2021)

Thomas memberi perhatian yang serius perihal pemilih di PSU nanti. Dia menyampaikan dalam PSU, tidak ada pemutakhiran data.

“Jadi pemilih yang berhak memilih adalah pemilih yang telah menggunakan hak suaranya pada tanggal 9 Desember 2020. Kita mengharapkan, pemilih benar-benar tervalidasi dalam proses pencermatan,” katanya.

Dia menjelaskan, tahapan pencermatan data pemilih dilakukan KPU Sabu Raijua pada pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat sehingga pada hari pemilihan tidak terjadi kesalahan.

“Jangan sampai ada yang sudah meninggal tapi ada pihak lain yang menggunakan namanya, atau jangan sampai terjadi mobilisasi pemilih, itu yang harus diantisipasi.”

Baca Juga:  Rakernis Bawaslu NTT Wujudkan Sinergi Penanganan Pelanggaran

Berkaitan dengan pemilih yang menggunakan KTP, kata Thomas, juga merupakan pemilih yang memilih pada tanggal 9 Desember lalu, tidak ada pemilih baru lagi.

“Walaupun seseorang mempunyai KTP Sabu Raijua, jika tidak ter-input dalam daftar pemilih tambahan pada saat tanggal 9 Desember, dia juga tidak punya hak untuk memilih,” tandasnya.

Bawaslu berharap Jangan sampai ada “PSU diatas PSU”

Salah satu rekomendasi yang disampaikan Bawaslu NTT dalam rapat kordinasi adalah soal pemilih. Bawaslu mewanti-wanti, sangat rentan terjadi pada saat 7 Juli nanti, pemilih yang tidak terdafar, ikut memilih bahkan memilih lebih dari satu kali dalam satu TPS atau TPS berbeda.

“Jangan sampai ada PSU diatas PSU,” ucap Thomas.

“Banyak pihak menyarankan validitas data pemilih untuk PSU dapat dijaga baik. Pengendalian data itu harus baik, termasuk pada saat menyampaikan undangan harus diawasi secara betul, agar tidak terjadi undangan diterima oleh orang yang sudah tidak punya hak lagi di tanggal 7 Juli.”

Dirinya berharap, KPU dan Bawaslu bersama semua steck holder, dapat memastikan data pemilih adalah pemilih yang benar-benar berhak.

Partisipasi pemilih

PSU di seluruh wilayah kabupaten seperti yang akan dilaksanakan di Sabu Raijua adalah yang pertama dalam sejarah penyelenggara Pilkada di NTT. Sebelumnya PSU pernah terjadi di kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) pada tanggal 20 Oktober 2018. Namun pelaksanaanya hanya di 30 TPS yang tersebar di 10 Kecamatan.

Tahapan pada PSU hanya pada penyiapan logistik, pelaksanaan PSU, rekapitulasi dan penetapan. Tidak ada pendaftaran ulang pasangan calon dan masa kampanye.

Baca Juga:  Sinergi Lintas Provinsi, Bawaslu NTT dan Lampung Perkuat Strategi Penanganan Pelanggaran Politik Uang Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif

Menurut Thomas, salah satu tantangan berat di Sabu Raijua adalah partisispasi pemilih.

“Psikologi masyarakat saat ini sedang pada tahap pemulihan bencana, lalu disuguhi dengan PSU, tentu sangat mengganggu.”

Dia menyarankan, perlu adanya sosialisasi yang santun, terarah dan komprehensif, baik oleh pihak penyelenggara maupun pimpinan partai politik sehingga memberikan pemahaman yang baik bagi masyarakat.

“Cara sosialisasi harus tepat sehingga tidak membuat masyarakat stres, kemudian pada hari pemilihan enggan untuk datang ke TPS,” pesannya.

Bantuan-bantuan sosial Jelang PSU

Pasca bencana, hal yang tidak bisa dinaifkan adalah datangnya bantuan dari banyak pihak baik dari dalam maupun dari luar Sabu Raijua.”

“Yang kita sampaikan, bantuan itu tidak boleh dipolitisir menjadi bahan kampenye terselubung menyongsong PSU tanggal 7 Juli. Parpol berikan bantuan sah-sah saja tetapi tidak boleh ada gambar atau simbol pasangan calon dibalik kemasan bantuan,”

“Kalau Parpol kasih bantuan boleh, karena daerah yang dilanda bencana sangat membutuhkan bantuan dari semua pihak,” ujarnya.

Tekad Bawaslu

Bawaslu bertekad mengawal proses PSU agar berjalan baik dan menghindari adanya PSU lagi.

“Konsolidasi kelembagaan terus kami jalin. Komunikasi dan kordinasi tidak hanya dengan KPU Provinsi tetapi juga di Kabupaten, intens kami lakukan per minggu, untuk mengecek progres teman-teman di Kabupaten dalam membangun proses ini,” tutupnya.

Komentar