Indonesia Menerapkan Bea Masuk Tinggi pada Produk China: Perlindungan atau Bahaya?

Indonesia telah memperkenalkan bea masuk untuk barang-barang, terutama dari China, guna melindungi industri dalam negeri dari persaingan tidak adil. Namun, langkah drastis ini mungkin dapat berbalik arah, terutama dalam ekonomi global yang saling terhubung.

Dalam beberapa pekan terakhir, kebijakan perdagangan Indonesia telah memicu perdebatan sengit dan kekhawatiran baik di dalam negeri maupun di internasional. Keputusan pemerintah untuk memberlakukan bea masuk antara 100 persen hingga 200 persen pada barang-barang tekstil, terutama dari China, telah menimbulkan reaksi beragam dan mengangkat pertanyaan mendalam tentang dampak ekonomi dan diplomatiknya.

Alasan di balik langkah ini, yang diungkapkan oleh Menteri Perdagangan Indonesia Zulkifli Hasan, menekankan keinginan untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari apa yang disebut sebagai persaingan tidak adil akibat kapasitas berlebih di China. Situasi ini, diperburuk oleh ketegangan perdagangan global, telah membanjiri pasar Indonesia dengan tekstil murah dari China, yang berdampak parah pada produsen lokal. Laporan menyebutkan ribuan kehilangan pekerjaan dan banyak perusahaan yang menutup operasi mereka karena tidak mampu bersaing dengan impor murah tersebut.

Asosiasi Tekstil Indonesia (API) telah vokal mengenai dampak yang mengkhawatirkan ini, dengan menyoroti kasus-kasus spesifik seperti PT Kusumahadi Santosa dan PT Pamor Spinning Mills, di mana ribuan pekerja di-PHK akibat tekanan pasar. Perkembangan seperti ini menunjukkan kebutuhan mendesak akan intervensi pemerintah, namun pertanyaannya tetap apakah tarif yang tinggi adalah solusi yang tepat.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, telah membela tarif tersebut sebagai bagian dari langkah-langkah perlindungan yang lebih luas yang bertujuan melindungi berbagai industri selain tekstil. Langkah ini tidak dilihat sebagai serangan terarah pada barang-barang China saja, melainkan sebagai mekanisme pertahanan strategis terhadap berbagai produk impor dari berbagai negara termasuk keramik, kosmetik, elektronik, alas kaki, dan pakaian.

Pernyataan ini sejalan dengan klarifikasi Zulkifli Hasan bahwa tarif impor tambahan dapat bervariasi, mulai dari 50 persen hingga 100 persen, tergantung pada dampaknya terhadap industri lokal. Langkah ini akan mencakup produk-produk seperti keramik, kosmetik, elektronik, alas kaki, dan pakaian—semuanya akan diawasi dengan ketat.

Namun, kritik mengatakan bahwa langkah drastis semacam ini berisiko menjadi bumerang, terutama dalam ekonomi global yang saling terhubung. Virdika Rizki Utama dari PARA Syndicate menyoroti bahwa tarif tinggi, terutama jika dianggap diskriminatif terhadap China, dapat mengundang tindakan balasan dan merusak hubungan diplomatik. Dampak potensial ini melampaui ekonomi ke ranah geopolitik, yang dapat mengisolasi Indonesia dan melemahkan posisinya dalam dinamika perdagangan global.

Selain itu, kekhawatiran juga diangkat mengenai implikasi sosial-ekonomi yang lebih luas. Beban kenaikan harga, terutama dirasakan oleh rumah tangga berpenghasilan rendah, mengancam memperlebar kesenjangan ekonomi dalam masyarakat Indonesia. Ini, ditambah dengan potensi dampak diplomatik, melukiskan gambaran suram tentang konsekuensi tak terduga dari langkah-langkah proteksionis.

Mengikuti perspektif Virdika, ekonom Faisal Basri juga menentang apa yang ia pandang sebagai praktik diskriminatif, terutama ketika ditujukan pada produk China. Basri menyarankan bahwa pemberlakuan tarif tinggi hanya dibenarkan dalam kasus di mana sebuah negara terbukti melakukan dumping. Ia menekankan pentingnya pemerintah menerapkan bea imbalan untuk mengatasi subsidi yang diberikan oleh negara pengekspor.

Melampaui Proteksionisme: Pertimbangan Strategis

Selain manfaat yang diperoleh dari investasi China, terdapat manuver strategis yang menarik antara pemerintah Indonesia dan China. Pemberlakuan bea masuk hingga 200 persen pada produk China dapat dilihat sebagai taktik untuk menyenangkan kepentingan bisnis tekstil lokal dan mungkin untuk mendorong investor China yang tertarik pada sektor tekstil Indonesia.

Baru-baru ini, perhatian telah beralih ke investasi China di industri tekstil Indonesia menyusul pernyataan Menteri Koordinator Luhut Binsar Pandjaitan mengenai diskusi dengan investor tekstil dan pakaian China. Luhut mengungkapkan usulan pembangunan pabrik baru di Kertajati, Majalengka, dekat pabrik BYD, dengan potensi mempekerjakan hingga 108.000 pekerja, serta menawarkan manfaat perumahan.

Deputi Bidang Koordinasi Penanaman Modal dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, lebih lanjut menyoroti rencana oleh 11 investor asing terkemuka, termasuk entitas China, untuk mendirikan pabrik tekstil di Subang, Karawang, Brebes, Solo, dan Sukoharjo. Investasi ini mencakup seluruh rantai produksi tekstil, mulai dari proses menengah hingga hulu, yang menjanjikan untuk meningkatkan kemampuan ekspor Indonesia sambil terintegrasi dalam rantai pasokan global.