oleh

Calo PMI Ilegal Masih Beroperasi di NTT, Warga Diminta Jangan Percaya Iming-Iming

-News, NTT-176 Dilihat

BINTANGFLOBAMORA.COM, Kota Kupang-Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) diminta jangan percaya terhadap iming-iming gaji tinggi yang ditawarkan para calo atau oknum-oknum yang tidak jelas identitasnya yang masih beroperasi di wilayah NTT.

Sebagai contoh, Jumat (29/4/2022), Polresta Kupang Kota mengamankan 9 orang calon pekerja migran Indonesia yang direkrut oleh CV. Cinderella Denpasar. Para calon PMI tersebut mengaku mendapat tawaran kerja dari CV. Cinderella melalui postingan media sosial facebook oleh pihak perekrut atau pengantar CV. Cinderella.

Tindakan pengamanan terhadap calon PMI ilegal tersebut kembali terjadi pada Sabtu (25/6/2022). Anggota Polsek Maulafa Polresta Kupang Kota mengamankan sebanyak 27 calon tenaga kerja antar kerja antar daerah (AKAD), yang akan dipekerjakan di perkebunan sawit milik PT. Nala Palma Cadudasa Provinsi Kalimantan Timur.

Dua kejadian tersebut menjadi petunjuk bahwa masih banyak perekrut calon PMI yang beroperasi di Provinsi NTT, baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Sementara itu, UPT BP2MI Kupang mencatat, sebagian besar PMI bermasalah yang kemudian dipulangkan, merupakan korban iming-iming, tidak mengantongi izin dan berangkat secara non prosedural.

Kepala UPT BP2MI Kupang, Siwa, melalui pesan singkatnya, mengatakan, dari mayoritas PMI yang dipulangkan selama ini, tidak memiliki identitas jelas, dan berangkat secara non prosedural.

“Rata-rata yang dipulangkan itu karena tidak mengantongi izin, tidak memiliki paspor, bahkan ada yang memanipulasi identitas, dengan scan KTP atau identitas lainnya,” katanya (27/08/2022).

Siwa mengatakan, mayoritas PMI yang bermasalah dan dipulangkan itu merupakan korban iming-iming kerja dengan gaji tinggi.

PMI Akui Iming-Iming

Baca Juga:  Gerakan Islamisasi Berpotensi Merusak Harmonisasi dan Toleransi di NTT

Iming-iming ini, diakui sejumlah PMI yang dipulangkan karena tidak mengantongi izin dan berangkat secara non prosedural.

Salah satu PMI dari Malaka Viktorius Arios Manu (21), mengatakan, ia keluar dari kampung halamannya pada 17 Agustus lalu. Seorang diri, ia mendatangi pelabuhan Tenau dan naik Kapal Umsini.

Pemuda yang hanya tamatan sekolah dasar ini, mengaku ditelepon kakaknya dari Malaysia yang kebetulan sudah bekerja di sana. Ia berjanji akan memberinya pekerjaan begitu ia sampai di sana.

“Namun setelah sampai di Tanjung Pinang kami ditangkap oleh polisi,” ujarnya.

Perempuan berusia 30 tahun dari Sabu Raijua, Lori Ratu mengatakan, dia hendak berangkat ke Batam dan bekerja di sana. Ia ditelepon oleh saudaranya dan menjanjikan akan bekerja di sana.

“Kami ingin hidup lebih baik, makanya kami ingin merantau mencari uang. Kami tidak punya pekerjaan apa-apa, makanya kami ingin mencari uang,” ujarnya.

Krisantus Seran (26), mengatakan yang sama, ia berangkat bersama istirnya dan ingin bekerja di Batam, bukan di Malaysia. Ia mengaku kesulitan ekonomi sehingga memutuskan harus keluar daerah, apalagi dirinya hanya tamatan SMA.

Siska Barek, perempuan 25 Tahun juga mengatakan yang sama. Ia mempunyai Kaka yang sudah lama bekerja di Malaysia, menghubunginya bekerja disana.

“Kami hanya ingin cari uang. Kami tidak punya pekerjaan di kampung. Saya hanya tamatan SD saja,” ujarnya.

PMI yang diwawancarai itu merupakan empat dari 27 27 PMI asal NTT yang dipulangkan BP2MI Kepulauan Riau (Kepri), Agustus 2019 kemarin karena tidak mengantongi surat-surat atau pemberangkatan secara unprosedural. Mereka dipulangkan saat hendak menyebrang dan bekerja di Malaysia.

Baca Juga:  BP2MI dan Kepolisian Berhasil Amankan 161 Calon PMI di Bekasi

Kepala Dinas Nakertrans Selvi Pekudjawang melalui Kepala Bidang Ketenagakerjaan, Thomas Suban Hoda, (26/08/2022) menghimbau masyarakat lebih selektif terhadap berbagai informasi tawaran pekerjaan di luar negeri maupun dalam negeri, apalagi dengan iming-iming gaji tinggi.

“Kalau ada informasi-informasi yang belum jelas, kita harap mereka bisa mendatangi kantor ketenagakerjaan di daerah masing-masing untuk mendapatkan informasi lebih detail tentang tawaran pekerjaan itu,” katanya.

Kepala Bidang Ketenagakerjaan Dinas Nakertrans Prov. NTT, Thomas Suban Hoda / Istimewa

Thomas mengatakan, sesuai evaluasi tim satgas, mayoritas PMI yang hendak berangkat bekerja ke luar negeri atau dalam negeri itu mendapatkan tawaran iming-iming gaji tinggi.

Lebih jauh Thomas menjelaskan, bagi PMI yang hendak berangkat bekerja, wajib mengantongi izin, memiliki identitas jelas, dan juga mengantongi sertifikat keterampilan.

Persyaratan yang mesti dilengkapi calon PMI itu antara lain, KTP, Kartu Keluarga, dan wajib memiliki keterampilan dan kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat serta dalam kondisi sehat.

Adapun mekanisme pendaftaran PMI itu antara lain, harus melalui perusahan tenaga kerja resmi yang diakui negara, melalui Kementerian Ketenagakerjaan.

Perusahan itu, nantinya akan melatih keterampilan calon PMI, mengurus dokumen mereka sampai ke BKRI, memberangkatkan mereka bekerja serta berkewajiban menjamin hak-hak mereka saat bekerja nantinya.

“Jadi wajib punya skill dan keterampilan terlebih dahulu. Keterampilan ini akan dibina di lembaga-lembaga pelatihan resmi. Ini untuk memastikan hak-hak mereka bisa terlindungi ketika bekerja,” katanya.

Dinas Neketrans sendiri, saat ini tengah bekerja sama dengan Felda Global Ventures untuk melakukan pelatihan kepada calon tenga kerja.

Baca Juga:  Keren ! Ayu Maulida Kenakan Kostum Komodo di Ajang Miss Universe

“Sehingga disamping memiliki keterampilan, proses pemberangkatan pun secara prosedural. Disamping melindungi hak-hak mereka pada saat kerja nanti, juga sekaligus menghindari perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan atau semena-mena,” katanya.

Ancaman Pidana

Untuk mencegah pemberangkatan PMI secara ilegal, Nekertrans telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) PMI. Satgas ini ditempatkan di bandara dan pelabuhan-pelabuhan penyeberangan di masing-masing daerah.

Di Kupang, sebagai Ibu Kota provinsi, Satgas ini beroperasi di Bandara El Tari dan Pelabuhan Tenau.

“Kami telah memperketat pengawasan dengan membentuk satgas pencegahan itu,” katanya.

Thomas mengingatkan para Calo PMI agar tidak main-main atau merekrut para calon PMI. Nakertrans tak segan-segan mempidanakan mereka apabila terbukti.

“Para calo ini yang nantinya membuat PMI kita dalam nasib yang tidak menentu dan juga menempatkan mereka dalam bahaya,” katanya.

Layanan Terpadu Satu Atap

Kepala Ombusdman NTT, Darius Beda Daton, menyarankan Pemerintah Provinsi NTT menyiapkan layanan terpadu satu atap. Layanan tersebut ditujukan sebagai upaya mencegah PMI ilegal.

Darius, mengevaluasi prosedur pengurusan dokumen calon PMI yang terlalu panjang dan berbelit sehingga para calon PMI mudah tergiur dengan cara-cara ilegal.

“Prosedurnya terlalu berbelit. Harus daftar, periksa kesehatan, diklat di BLK, urus pasport yang tidak tersedia di semua kabupaten. Calon PMI harus urus semua di tempat yang berbeda-beda dan banyak duit yang dikeluarkan,” katanya.

Sehingga pemerintah tingkat provinsi PMI NTT perlu menyiapkan layanan terpadu satu atap bagi PMI. Selain itu, pemerintah juga harus menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK) di semua kabupaten/kota.

Kontributor: FN

Komentar