oleh

Diduga Menyinggung Suku dan Agama, Yeskiel Loudoe Merusak Citra Kota Kupang  

-News, NTT-2.382 views

“Jadi ini semua dari Flores ya, lebih banyak orang Manggarai, agama pun Katolik. Jadi memberikan mosi tidak percaya kepada Yeskiel Loudoe agama Kristen Protestan,” (Isi Rekaman Suara)

Oleh : ARDI LEO DU, 29 Mei 2021

BINTANGFLOBAMORA.Com, Kota Kupang – Pada Sabtu, 29/5/2021 beredar potongan rekaman suara diduga mirip Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe yang isinya menuding aksi demonstrasi yang dilakukan Aliansi Rakyat Kota Menggugat (SIKAT) Kupang, di kantor DPRD Kota Kupang, Kamis (27/5/2021) didalangi oleh kelompok orang Flores yang beragama Katolik dengan tujuan memaksa dirinya mundur dari jabatan Ketua DPRD Kota Kupang yang berasal dari Rote beragama Protestan.

Bahkan dalam petikan rekaman tersebut, ada perintah untuk menuliskan pernyataan yang sedang disampaikannya.

Baca Juga:  Tolak Laporan Terkait Yeskiel Loudoe, Aliansi Mahasiswa Penuhi Mapolda NTT

“Jadi ini semua dari Flores ya, lebih banyak orang Manggarai, agama pun Katolik. Jadi memberikan mosi tidak percaya kepada Yeskiel Loudoe agama Kristen Protestan,”

“Ya itu, itu tolong ditulis ya,”

Suara yang diduga mirip politisi PDI Perjuangan tersebut juga menyinggung aktor yang bertanggung jawab dalam aksi demonstrasi beragama Katolik berasal dari Flores.

“Yang bertanggung jawab dalam mosi ini, dalam demo ini ada enam orang sampai keseluruhannya agama Katolik dari Flores, kepada, minta ketua DPRD untuk turun, Yeskiel Loudoe agama Kristen Protestan, supaya masyarakat tahu ya,”

“Normal, normal, tapi saya perlu sampaikan bahwa ini yang bertanggung jawab dalam demo ini seluruhnya, hampir keseluruhannya orang Flores dan agama Katolik untuk menjatuhkan Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe asal Rote agama Kristen Protestan.”

Baca Juga:  Sah, Laporan Terkait Yeskiel Loudoe Oleh Aliansi Mahasiswa Diterima Polda NTT

Wajarkah jika seorang ketua DPRD mengeluarkan pernyataan yang menyinggung suku dan agama, ketika mananggapi aspirasi masyarakat ?

Rino Sola, Presidium Gerakan Masyarakat PMKRI Cabang Kupang, menilai pernyataan itu tidak mencerminkan sikap atau perilaku sebagai politisi yang mengedapankan nilai persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara.

“Ini merupakan kemunduran demokrasi yang kita hadapi. Mirisnya lagi, oknum tersebut berlatar belakang partai ideologi nasionalis,” ujarnya.

Dia menambahkan, kebebasan mengungkap pendapat di depan umum merupakan hak semua warga Negara Indonesia dimana pun domisilinya. Jika merasa terpanggil untuk memperjuangkan keadilan, Negara menjamin hak rakyatnya untuk memberi aspirasi.

“Apakah untuk menyatakan kepedulian terhadap situasi Kota Kupang, harus orang asli Kupang dan ber-KTP Kota Kupang ?” Tanya Rino.

Baca Juga:  PMKRI Kupang Kecam Aksi Kekerasan Aparat TNI di Tanah Papua

Dia berpendapat, jika benar suara itu milik Ketua DPRD Kota Kupang, tanggapan itu tidak layak bagi seorang anggota DPR yang mewakili rakyat karena memicu rusaknya pluralisme kehidupan Kota Kupang yang mendapat julukan Kota Kasih.

“Sungguh-sungguh tidak layak, terkesan kekanak-kanakkan dan baperan. Itu bisa merusak citra Kota Kupang, Kota Kasih, Kota Toleransi,” ucapnya lagi.

Alumni Fakultas Hukum Undana tersebut, mengajak semua lapisan masyarakat agar tetap tenang dan tidak cepat terprovokasi atas pancingan pernyataan yang diduga muncul dari orang nomor satu di lembaga perwakilan rakyat Kota Kupang.

“Mari kita tetap jaga tali persaudaraan dalam keberagaman yang telah kita rawat di bumi Flobamora, khususnya Kota Kupang,” tutupnya.

Komentar