oleh

Memahami Pelanggaran Politik Uang Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif

-Nasional, News, NTT-142 views

Tata cara penanganan pelanggaran tersebut termuat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Oleh : AGUNG HERMANUS RIWU, 13 Juni 2021

BINTANGFLOBAMORA.Com, Kupang – Dugaan adanya perbuatan menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), bisa dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota.

Pihak yang berhak melaporkan dugaan pelanggaran administrasi TSM (pelapor) yakni, Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada pemilihan setempat, Pemantau Pemilihan yang terkareditasi oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, Peserta Pemilihan dan Tim Kampanye.

Sedangkan pihak yang dilaporkan (terlapor) adalah Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Wakil Bupati juga Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota jika melakukan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM.

Bawaslu Kabupaten/Kota dapat bertindak sebagai pelapor juga menerima laporan. Jika terdapat adanya pelanggaran, yang memiliki wewenang menerima, memeriksa dan memutus laporan pelanggaran administrasi TSM adalah Bawaslu di tingkat Provinsi. Sementara Bawaslu RI (pusat) mempunyai wewenang untuk menerima, memeriksa dan memutus keberatan atas putusan Bawaslu Provinsi.

Baca Juga:  Bawaslu NTT : Sidang Kode Etik Tidak Mengubah Hasil Pemilihan

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas M. Djawa, S.H., ketika menerima media Bintangflobamora.com di ruang kerjanya, Jumat (11/6/2021) siang.

Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas M. Djawa, S.H., ketika menerima Pemimpin Redaksi Media Bintangflobamora.com di ruang kerjanya, Jumat (11/6/2021) siang.

Thomas menjelaskan, tata cara penanganan pelanggaran tersebut termuat dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis dan Masif.

Lebih rinci ia menerangkan secara terstruktur artinya kecurangan dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintahan maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau bersama-sama.

Secara sistematis artinya pelanggaran itu direncanakan secara matang, tersusun bahkan sangat rapi. Dan masif artinya dampak pelanggaran sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan di 50 persen wilayah pemilihan.

“Sanksi pelanggaran administrasi TSM, selain memiliki sanksi pidana, juga ada sanksi administrasi berupa pembatalan atau diskualifikasi calon” tambahnya.

Thomas mengatakan Bawaslu Kabupaten/Kota harus memeriksa kelengkapan dokumen laporan dan meneruskan ke Bawaslu Provinsi dalam bentuk dokumen digital (soft file) maupun cetak (hard file) sebanyak tujuh rangkap dengan rincian satu asli dan enam salinan.

Kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, ia menginstruksikan agar wajib memahami dan menjalankan regulasi yang ada. Syarat formil dan materil pelaporan menjadi parameter yang menentukan antara lain, identitas pelapor, identitas terlapor, waktu penyampaian laporan tidak melebihi batas waktu, uraian mengenai pelanggaran dan petitum.

Baca Juga:  Heboh ! Bawaslu Ende Ungkap Kasus Money Politic Pada Pileg 2019 Lalu

Ia mengimbau agar Bawaslu Kabupaten/Kota mensosialisasikan tentang jangka waktu pelaporan yaitu, sejak tahapan penetapan Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan suara.

“Jika laporan disampaikan setelah hari pemungutan suara, Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota akan menindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran biasa,” ujarnya.

Selain menekankan pada pemahaman terhadap regulasi, Thomas juga mengingatkan seluruh jajaran Bawaslu agar memiliki integritas dan profesionalisme yang kuat.

“Ketika menangani laporan pelanggaran administrasi yang bersifat TSM, integritas dan profesionalisme Bawaslu akan dipertaruhkan. Itu merupakan prinsip dalam penegakan keadilan,” tegasnya.

Untuk meningkatkan peran dan keterlibatan masyarakat dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses Pemilihan, ia mengatakan bahwa pihak Bawaslu baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota akan gencar mensosialisasikan regulasi dan hal teknis kepengawasan kepada masyarakat.

“Kedepannya kita berharap, tugas kepengawasan ini tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab Bawaslu tetapi juga masyarakat. Agar kita bisa bersama-sama mengawal dan menciptakan suatu iklim demokrasi yang bersih, adil dan bermartabat.”

Contoh Kasus Politik Uang Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif

Contoh kasus ini, dipaparkan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah,S.H.I., M.H. dalam Rakernis yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi NTT, Kamis (10/6/2021).

Pada Januari 2021 lalu, Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan Calon Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03 Eva Dwiana, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Baca Juga:  Bawaslu RI Beri Bantuan Kepada Badan Penyelenggara Korban Badai Seroja di NTT

Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung.

Fatikhatul menjelaskan, persidangan itu digelar atas tuntutan pelapor, Yopi Hendro. Lanjutnya, terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Lebih rinci ia menerangkan, di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung, yang seluruhnya secara merata telah menerima bantuan sosial atas bencana Covid-19 yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan melibatkan setiap instansi terkait, termasuk jajaran RT.

“Pemberian itu dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid-19 yang dilakukan Wali kota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon wali kota nomor urut 03 (Eva Dwiana), dengan melibatkan aparatur pemerintah kota beserta jajarannya termasuk RT, dengan arahan memilih Terlapor,”

“Selain itu, dalam sidang pemeriksaan juga terungkap adanya pembagian uang transport sebesar Rp. 200.000 untuk 100 orang kader PKK di setiap kelurahan pada bulan November, dimana ketua PKK Bandar Lampung adalah Calon Walikota Bandar Lampung nomor urut 03,”

“Maka berdasarkan fakta di atas, tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis dan Masif,” tegas Fatikhatul.

Komentar