oleh

PMKRI Kupang: Patut Dicurigai, Ada Apakah Dengan Pemprov NTT?

-News, NTT-452 views

“Kami PMKRI Cabang Kupang mencurigai sikap dan tindakan dari Komite Referendum UUD 1945 yang memiliki tendensi kuat lebih menguntungkan beberapa golongan dan mengabaikan keutuhan bangsa. Hal ini diperparah oleh sikap pemprov NTT yang memberi dukungan terhadapnya”

Oleh: ARDI LEO DU, 22 Juni 2021

BINTANGFLOBAMORA.COM, Kota Kupang – Masa jabatan suatu kepemimpinan memang menjadi sebuah fenomena asyik untuk dibahas. Salah satunya ialah isu Presiden 3 periode yang akhir-akhir ini kembali mencuat ke publik. Hal ini menimbulkan kontradiksi pandangan dari para pemangku kepentingan antara elite politik maupun masyarakat akar rumput.

Baca Juga:  Kasus Dugaan Ujaran Kebencian Oleh Ketua DPRD Kota Kupang Telah Selesai

Beberapa media masa di NTT pun memberitakan aksi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung masyarakat menyukseskan referendum konstitusi masa jabatan Presiden Republik Indonesia. Dilansir dari media online RakyatNTT.Com, hal ini disampaikan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, Marius Ardu Jelamu saat deklarasi yang diselenggarakan Komite Referendum NTT di Lapangan Hollywood Kelapa Lima, Kota Kupang, Senin (21/6/2021) sore.

Hembusan isu ini memantik sikap PMKRI Cabang Kupang melalui Presidium Gerakan Masyarakat (GERMAS) Rino Sola mengkritik dan mengecam sikap dan tindakan dari Komite referendum UUD 1945 yang patut dicurigai memiliki tendensi sangat kuat lebih menguntungkan beberapa golongan dan mengabaikan keutuhan bangsa. Hal ini diperparah oleh sikap pemprov NTT yg memberi dukungan terhadapnya.

Baca Juga:  Anggota DPRD Berdansa Dikala Pandemi, Aktivis Geram dan Serukan : Equality Before The Law Harus Diterapkan

“Kami PMKRI Cabang Kupang mencurigai sikap dan tindakan dari Komite referendum UUD 1945 yang memiliki tendensi kuat lebih menguntungkan beberapa golongan dan mengabaikan keutuhan bangsa. Hal ini diperparah oleh sikap pemprov NTT yang memberi dukungan terhadap nya,” tegas Rino.

Rino juga menegaskan bahwa terkait pembangunan oleh pemerintah pusat di Provinsi NTT merupakan suatu hal yang wajar dan sudah menjadi kewajiban untuk memperhatikan kesejahteraan masyrakat.

Baca Juga:  Sah, Laporan Terkait Yeskiel Loudoe Oleh Aliansi Mahasiswa Diterima Polda NTT

“Pembangunan oleh pemerintah pusat di Provinsi NTT Wajar-wajar saja dan itu tidak perlu dilebih-lebihkan, jangan sampai terjebak dalam jebakan kekuasaan,” tegasnya.

Saya juga mewakili seluruhan kader PMKRI berharap agar masyarakat jangan terprovokasi dan mau ikut-ikut saja dengan gerakan yang tidak mendasar ini. Salam Waras untuk Indonesia,” pesan Rino.

Komentar