oleh

PMKRI Kupang Sesalkan Sikap Pengurus DPD I Golkar NTT Terkait Politisi Yang Berpesta di Gedung DPRD

-News, NTT-293 views

Perilaku anti “sense of crisis” yang dipertontonkan oknum DPRD Kabupaten Malaka dibela oleh Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT

Oleh: Ardi Leo Du, 22 Juli 2021

BINTANGFLOBAMORA.COM, Kota Kupang – PMKRI Cabang Kupang angkat bicara terhadap pernyataan Sekretaris Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT.

Seperti yang dilansir dari jurnal-ntt.com Sekretaris Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Mira Natalia Pellu menyatakan bahwa beberapa oknum Anggota Fraksi Golkar DPRD Malaka yang diduga melanggar Protokol Kesehatan (Prokes) saat pesta minuman keras (Miras) di kantor itu mungkin merupakan bagian dari cara mereka untuk menghibur diri.

Hal tersebut memantik kegeraman PMKRI Cabang Kupang. Melalui keterangan tertulis via whatsapp yang diterima bintangflobamora.com. Rino Sola selaku Germas PMKRI Cabang Kupang menilai pernyataan tersebut merupakan hal yang sangat keliru bahkan miris jika melihat situasi kondisi daerah yang lagi berjuang untuk segera pulih dari pandemi COVID-19.

Baca Juga:  PMKRI Kupang Kecam Aksi Kekerasan Aparat TNI di Tanah Papua

Dirinya menilai bahwa para politisi dan pemimpin harusnya memberikan contoh yang baik dan benar bagi masyarakat bukan malah mempertontonkan perilaku yang tidak beretika.

“Saya sangat menyayangkan pernyataan dari Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT yang seolah-olah memberikan dukungan terhadap oknum DPRD Kabupaten Malaka tersebut yang pada hakikatnya hal itu sebuah perilaku yang tidak terpuji,” tegas Rino.

Ia juga mengutip pidato presiden Jokowi yang pada hakikatnya menjelaskan tentang suasana krisis yang sedang dihadapi bangsa ini dan menyandingkan terhadap polemik yang terjadi di Kabupaten Malaka tersebut.

Presiden jokowi dalam pidatonya menyampaikan bahwa saat ini suasana  sedang krisis. Pemerintah bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Jadi tolong kita semua pahami dan mempunyai perasaan yang sama, ada sense of crisis yang sama.” ungkapnya.

Rino menambahkan bahwa sikap Sekretaris Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT Sungguh miris dan menyakitkan hati masyarakat.

Baca Juga:  PMKRI Kupang Kawal Kasus Video Joget dan Pesta Miras Oknum DPRD Malaka

“Tetapi perilaku anti sense of crisis yang dipertontonkan oknum DPRD Kabupaten Malaka justru didukung dan diperkuat oleh Wakil Sekretaris Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT. Sungguh miris dan menyakitkan hati masyarakat,” tegasnya.

Klarifikasi Ans Takalepeta

Berbeda dengan Mira Natalia Pellu, Wakil Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) DPD I Partai Golkar Provinsi NTT, Ansgerius Takalepeta, mengatakan secara organisasi, DPD II Partai Golkar akan memberikan sanksi berupa teguran kepada oknum-oknum anggota Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Malaka yang diduga terlibat dalam pesta miras di kantor.

Menurut Takalapeta, seharusnya di masa pendemi ini, para wakil rakyat itu lebih proaktif untuk mendatangi rakyat kecil dan berbagi. Bukan malah cenderung memamerkan kemewahan.

“Dari kebijakan partai ya pasti akan ada teguran kepada mereka. Minta supaya lebih ke rakyat disaat rakyat dalam keadaan susah, sulit begini”, tegasnya.

Baca Juga:  PMKRI Kupang: Patut Dicurigai, Ada Apakah Dengan Pemprov NTT?

Mantan Bupati Alor ini mengatakan, mekanisme teguran itu yakni, DPD I Golkar Provinsi NTT akan memberikan teguran kepada para oknum wakil rakyat yang diduga pesta miras itu melalui DPD II Partai Golkar Kabupaten Malaka.

Sifat dari teguran itu, lanjutnya adalah teguran biasa. Jika setelah teguran biasa dan para wakil rakyat itu masih membuat pelanggaran barulah ada tahapan sanksi lainnya sesuai mekanisme partai yang berlaku.

Ia melanjutkan, sesuai mekanisme Partai Golkar, para kader yang diduga terlibat dalam pesta miras itu akan dipanggil dan dibina oleh Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Malaka.

Selanjutnya, DPD I Partai Golkar NTT akan mendapatkan berita acara yang isinya menyatakan bahwa oknum wakil rakyat yang terlibat pesta miras di kantor itu sudah dipanggil dan dibina.

Sementara terkait komitmen Polres Malaka untuk melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran prokes dalam pesta miras para wakil rakyat itu, Takalapeta menyerahkan proses itu pada ketentuan hukum yang berlaku.

Komentar