oleh

Sinergi Lintas Provinsi, Bawaslu NTT dan Lampung Perkuat Strategi Penanganan Pelanggaran Politik Uang Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif

-Nasional, News, NTT-223 views

“Rakernis tentang tata cara penyelesaian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM) merupakan salah satu agenda dari program besar Bawaslu RI dan Provinsi di tahun 2021 yakni konsolidasi demokrasi”

Oleh : AGUNG HERMANUS RIWU, 11 Juni 2021

BINTANGFLOBAMORA.Com, Kupang – Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan mengasah kemampuan berkaitan dengan langkah penyelesaian pelanggaran administrasi terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi NTT menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) di Kantor Bawaslu NTT, Kamis (10/6/2021).

kegiatan dilaksanakan secara konvensional dan virtual yang diikuti oleh jajaran Bawaslu se-Kabupaten/Kota di NTT.

Dipandu oleh Abdul Asis, Rakernis tersebut menghadirkan narasumber antara lain, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas M. Djawa, S.H., Akademisi Hukum dari Unwira Kupang, Mikhael Feka, S.H.,M.H., dan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah,S.H.I., M.H.

Konsolidasi Demokrasi

Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas M. Djawa, S.H.

Kepada media Bintangflobamora.com, Ketua Bawaslu Provinsi NTT, Thomas M. Djawa, S.H., mengatakan Rakernis yang dilaksanakan pihaknya merupakan salah satu agenda kegiatan yang telah diprogramkan Bawaslu RI.

“Kegiatan ini adalah bagian dari kesepakatan yang kita bangun dalam sinkronisasi program kegiatan, khusus terkait penanganan pelanggaran di tingkat Provinsi dan 22 Kabupaten/Kota,”

“Kegiatan ini juga sesungguhnya, salah satu agenda dari program besar Bawaslu RI dan Provinsi di tahun 2021 yakni konsolidasi demokrasi,” ucap Thomas.

Menurutnya, dalam menyongsong Pemilu dan Pemilihan ditahun 2024, Bawaslu serius mempersiapkan diri melalui berbagai kegiatan di seluruh divisi untuk mendukung semua kegiatan teknis kepengawasan.

“Penguatan kapasitas terus kita lakukan. Beberapa kasus yang pernah kita tangani, ada catatan, masukan, perbaikan perlu dievaluasi untuk perbaikan Perbawaslu guna menghadapi tahapan di 2024 nanti,”

Baca Juga:  Bawaslu NTT Perkuat Barisan Hadapi Pemilu dan Pilkada Serentak

“Jadi kegiatan Rakernis lebih kepada pelanggaran politik uang yang sifatnya TSM, karena prosesnya sangat kompleks dan panjang sehingga membutuhkan sumber daya yang mimpuni untuk mengelolanya,” ujarnya.

Dengan kehadiran Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah,S.H.I., M.H. dalam Rakernis Bawaslu Provinsi NTT, menurut Thomas adalah momen untuk berbagi informasi melalui pendekatan kasus yang pernah ditangani Bawaslu Provinsi Lampung terkait dengan politik uang yang terjadi secara TSM.

“Banyak informasi, masukan dan evaluasi. Kalau ke depannya ada TSM di NTT, jajaran Bawaslu sudah siap, sudah dibekali,  memiliki kapasitas yang kuat serta dokumen yang dapat dijadikan sebagai data pembanding dalam melakukan proses penanganan jika ada pelanggaran politik uang yang sifatnya TSM,” kata Thomas.

Pelanggaran Politik Uang Secara TSM di Lampung

Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah,S.H.I., M.H.

Kehadiran Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Fatikhatul Khoiriyah,S.H.I., M.H. dalam Rakernis Bawaslu Provinsi NTT semakin memantapkan sinergitas Bawaslu lintas provinsi untuk memperkuat kapasitas dalam penanganan pelanggaran administrasi yang terstruktur, sistematis dan masif.

Dalam kesempatan itu, Fatikhatul menggambarkan alur proses penyelesaian pelanggaran admistrasi TSM yang pernah ditempuh Bawaslu Provinsi Lampung.

Pada Januari 2021 lalu, Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan Calon Wali Kota Bandar Lampung Nomor Urut 03 Eva Dwiana, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung.

Fatikhatul menjelaskan, persidangan itu digelar atas tuntutan pelapor, Yopi Hendro. Lanjutnya, terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

Baca Juga:  Rakernis Bawaslu NTT Wujudkan Sinergi Penanganan Pelanggaran

Lebih rinci ia menerangkan, di 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung, yang seluruhnya secara merata telah menerima bantuan sosial atas bencana Covid-19 yang diprakarsai oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan melibatkan setiap instansi terkait, termasuk jajaran RT.

“Pemberian itu dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan covid-19 yang dilakukan Wali kota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon wali kota nomor urut 03 (Eva Dwiana), dengan melibatkan aparatur pemerintah kota beserta jajarannya termasuk RT, dengan arahan memilih Terlapor,”

“Selain itu, dalam sidang pemeriksaan juga terungkap adanya pembagian uang transport sebesar Rp. 200.000 untuk 100 orang kader PKK di setiap kelurahan pada bulan November, dimana ketua PKK Bandar Lampung adalah Calon Walikota Bandar Lampung nomor urut 03,”

“Maka berdasarkan fakta di atas, tindakan tersebut merupakan pelanggaran Administrasi TSM,” tegas Fatikhatul.

Sejak pelanggaran itu dilaporkan oleh pelapor, ada enam tahapan yang dilalui Bawaslu Provinsi Lampung yakni, pemberitahuan dan panggilan sidang; pemeriksaan pertama meliputi pembacaan laporan pelapor dan jawaban terlapor; pemeriksaan bukti dan penyerahan daftar saksi pelapor dan terlapor; penyampaian keterangan saksi pelapor dan terlapor; penyampaian keterangan ahli dari pelapor dan terlapor, dari lembaga lain diikuti penyempaian kesimpulan; dan penyampaian putusan.

Analisa dan Teknik Pembuatan Putusan

akademisi hukum Unwira Kupang, Mikhael Feka, S.H., M.H.

Bersama akademisi hukum Unwira Kupang, Mikhael Feka, S.H., M.H., peserta Rakernis Bawaslu NTT juga mendalami materi tentang analisa dan teknik pembuatan putusan.

Di awal paparannya, Mikhael mengangkat pentingnya analisis terhadap syarat formil dan materil terhadap pelanggaran yang bersifat TSM mulai dari identitas pelapor, waktu penyampaian laporan, uraian mengenai pelanggaran TSM dan petitum.

Baca Juga:  Memahami Pelanggaran Politik Uang Yang Terstruktur, Sistematis dan Masif

Ia mengatakan, peradilan yang sehat diperoleh dari putusan yang adil yakni menjamin keadilan, menjamin keamanan warga masyarakat, menumbuhkan kepercayaan dan respek masyarakat serta terwujudnya peradilan yang jujur, bertanggung jawab, etis dan efisien.

“Putusun adalah mahkota majelis pemeriksa. Mereka berkerja bukan demi hukum, demi Undang-Undang, demi kepastian hukum atau kemanfaatan hukum tetapi demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,” ujarnya.

Mikhael menyampaikan asas-asas dalam pembuatan sebuah putusan harus memuat alasan dan dasar yang jelas, wajib mengadili semua gugatan atau permohonan, tidak mengabulkan melebihi tuntutan serta dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Selain memaparkan tentang peranan berita acara persidangan dan relasinya dengan putusan, ia juga menerangkan beberapa teori dari kebenaran.

“Ada teori korespondensi yang menyatakan kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan. Ada pula teori konsistensi yang menekankan inti putusan yang satu dengan putusan yang lain harus saling berhubungan dan saling menerangkan satu sama lain,”

“Selanjutnya adalah teori pragmatisme yang menganggap sesuatu dianggap benar jika mendatangkan manfaat,” terangnya.

Berkaitan dengan teknik pengambilan keputusan, Mikhael mengenalkan tiga teknik yakni teknik analitik, teknik equitable dan teknik silogisme. Lanjutnya, dalam menyusun sebuah putusan, harus melewati tahapan antara lain, perumusan masalah atau pokok sengketa, pengumpulan data dalam proses pembuktian, analisa data untuk menentukan fakta, penentuan hukum dan penerapannya, kemudian masuk pada tahapan pengambilan putusan.

Komentar